Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster, Pemerintah Cegah Kerugian Negara Puluhan Miliar

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah kembali berhasil menyelamatkan puluhan miliar potensi kerugian negara melalui penggagalan penyelundupan 86.489 ekor benih lobster yang akan diberangkatkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis (22/02). Hal ini berkat kerja sama antara Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan; Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri; dan Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

Tim Balai Besar KIPM Jakarta I bersama Avsec Soetta awalnya menemukan 1 unit koper berisi 14.507 ekor benih lobster bernilai Rp2,9 miliar yang dikemas dalam 32 kantong di Terminal 2D Keberangkatan Internasional. Berdasarkan penemuan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan dan kembali ditemukan 4 unit koper lainnya berisi 71.982 ekor benih lobster yang dikemas dalam 193 kantong. Benih lobster senilai hampir Rp14,4 miliar tersebut telah dimuat dalam pesawat Lion JT0162 yang akan diberangkatkan ke Singapura.

Barang bukti dan empat orang kurir, yaitu YYA, AJ, PF, MRW, serta seorang pengendali berinisial PMW diperiksa lebih lanjut oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan BKIPM dan Bareskrim Polri. Para pelaku terancam hukuman sesuai pasal 102A huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10  tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang baik antarpemerintah dalam menggagalkan penyelundupan tersebut. Menurutnya, jika benih lobster tersebut dibiarkan tumbuh besar akan menjadi sumber penghasilan yang lebih besar bagi nelayan.

Benih lobster termasuk dalam jenis hasil laut yang dilarang penangkapannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portinus Pelagicus spp.) dari wilayah Republik Indonesia.

“Bibit lobster belum bisa dikembangbiakkan (secara alami). Kita tidak mau mengulang kesalahan ikan sidat yang sudah punah karena glass eels-nya (benih sidat) dulu diizinkan untuk diekspor juga untuk budidaya. Akhirnya terputuslah mata rantai kehidupan ikan sidat itu. Di laut dan muara tidak ada lagi, sekarang nyari pun sulit sekali,” ungkap Menteri Susi pada konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di KPU Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Jumat (23/02).

Ia tidak ingin hal yang sama terjadi pada stok lobster yang sekarang mulai mengalami penurunan akibat eksploitasi ekspor benih lobster. “Dulu di daerah saya di Cilacap, Gombong, Pelabuhan Ratu, daerah Jawa Timur, Pacitan, itu di setiap daerah itu tidak kurang 1 ton sehari (tangkapan lobster). Sekarang lihat lobster 50 kg sudah (terbilang) banyak,” kenangnya lagi.

Menurut Menteri Susi, larangan penangkapan dan ekspor benih lobster ini dilakukan untuk melindungi keberlanjutan stok lobster dan meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui nilai ekspor lobster dewasa yang bernilai jauh lebih tinggi. Jika benih lobster terus dieksploitasi, ia khawatir lobster bisa punah dari perairan Indonesia.

“Nanti lama-lama indonesia mau makan lobster pun harus impor. Sekarang ini sudah ada bahasa orang indonesia tidak kuat makan lobster karena terlalu mahal. 1 kg lobster 1 juta, yang hijau 500 ribu, dagingnya cuma 50% dari besar cangkangnya. Jadi daripada makan lobster satu kilo mending makan ayam 10kg, atau ikan dapat 20 kg, itu perbandingannya,” tutur Menteri Susi.(*)