F-PKS: Perubahan Postur Belanja Negara Harus Lebih Optimal di RAPBN 2017

Jakarta – Pembahasan APBN 2017 harus lebih sehat, realistis, kredibel dengan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Waktu pembahasan yang ditargetkan sampai Oktober 2016 antara DPR dan pemerintah diharapkan mencermati perubahan postur belanja negara dalam RAPBN 2017.

“Kita memiliki waktu sampai dengan Oktober 2016 membahas rancangan usulan pemerintah. Perubahan postur belanja negara dalam RAPBN 2017 harus optimal, jangan sampai merugikan kepentingan rakyat,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR bidang ekonomi dan keuangan, Ecky Awal Mucharam di Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Dijelaskan Ecky dalam perubahan postur belanja Negara dalam RAPBN 2017, pemerintah menurunkan belanja negara sebesar 0,5 persen dibandingkan APBN-P 2016 menjadi Rp 1.310,43 triliun.

Seharusnya, alokasi belanja yang bersentuhan dengan rakyat kecil tidak mengalami pemotongan. Hal ini harus menjadi catatan karena daya beli rakyat masih rendah.

“Kami menilai berbagai alokasi belanja yang ada masih harus dicermati lebih mendalam. Perlu dipertajam agar lebih progresif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperbaiki pemerataan kesejahteraan”, ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Ecky juga menyoroti alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 336,9 triliun. Ia meminta pemerintah serius dalam melakukan reformasi birokrasi untuk perbaikan proses eksekusi belanja infrastruktur yang selama ini belum optimal.

“Kinerja realisasi belanja modal tahun 2015 yang hanya 78 persen dari pagu, harus menjadi catatan serius. Buruknya kinerja tahun lalu, harus menjadi pelajaran berharga,” jelasnya.

Lanjutnya, Ecky menekankan mesti  ada alokasi anggaran anggaran untuk proyek-proyek yang bersifat masif dan padat karya. Contoh dari proyek massif dan padat karya ini seperti saluran irigasi pertanian, jalan perdesaan dan lainnya.

“Realisasi belanja infrastruktur yang rendah berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan,” tuturnya.

Selain itu, ditambahkan pula perlu peningkatan pos belanja infrastruktur melalui transfer daerah yang perlu ditingkatkan efektifitasnya. Anggaran infrastruktur melalui transfer ke daerah dan dana desa direncanakan mengalami peningkatan sebesar 51,13 persen sehingga meningkat menjadi Rp 133 Triliun.

Pengelolaan dan penyerapan anggaran lebih baik harus dilakukan pemerintah.

“Data per Juni 2016 menunjukkan bahwa masih ada Rp220 triliun dana Pemerintah Daerah yang mengendap di perbankan. Ini ironis sekali. Koordinasi pusat dan daerah harus dibenahi,” katanya.

Tak ketinggalan terkait rencana alokasi anggaran dana desa sebesar Rp60 triliun pada RAPBN 2017, metinya harus lebih besar dan mampu memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa. Harapannya agar pembangunan desa serta kesejahteraan rakyat bisa terealisasi.

“Bisa merealisasikan kesejahteraan rakyat serta penciptaan lapangan kerja di pelosok-pelosok desa,” tuturnya. (Wahyudi / Hardani Triyoga)