Jokowi Diminta Segera Tunjuk Menteri ESDM Definitif

Jakarta – Presiden Joko Widodo diminta segera menunjuk Menteri ESDM definitif pengganti Arcandra Tahar. Sektor energi dan sumber daya mineral dinilai sangat penting yang harus diaplikasikan bukan dengan sekedar uji coba.

Figur menteri ESDM harus bebas kepentingan konflik dan memahami persoalan energi.

“Entah apa alasan presiden yang masih belum menunjuk Menteri ESDM definitif dan mempertahankan Luhut Panjaitan sebagai Plt Menteri ESDM. Padahal Kementerian ESDM salah satu sektor yang penting dan sarat masalah yang tidak boleh diselesaikan dengan ilmu coba-coba apalagi terbeban dengan konflik kepentingan,” ujar Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (2/9/2016). 

Ferdinand mengatakan sejak Luhut Binsar Panjaitan menjadi Plt Menteri ESDM, ada beberapa kebijakan bersifat coba-coba tanpa indikator yang jelas. Arah kebijakan yang diputuskan Luhut belum diketahui manfaatnya untuk kepentingan negera.

Misalnya, ia mengkritik upaya pengerahan kapal Angkatan Laut untuk mencari minyak denga teknologi seismik 2D dan membuka ruang kompetisi penjuanagn BBM jenis tertentu seperti avtur. Kemudian, revisi Undang-undang Minerba yang akan memberi ruang relaksasi ekspor konsentrat.

“UU Minerba sangat vital posisinya untuk menentukan arah kebijakan pemerintah menuju kedaulatan energi. Bila undang-undangnya dibuat justru melemahkan konsep kedaulatan, maka publik jangan kaget bila 10 tahun ke depan, kita akan membayar mahal,” katanya.

Dia menyindir bila Luhut hanya berpikir dari sisi pengusaha dan belum menjadikan hal ini sebagai komoditas penghasil devisa atau uang. Kritikan yang ditujukan kepada Luhut selain UU Minerba, ada kemungkinan kebijakan Menko Kemaritiman itu menghilangkan kewajiban smelter dari UU Minerba.

 “Tentu kebijakan ini jika dilakukan akan sangat merugikan bangsa dan negara dan hanya akan menguntungkan pengusaha saja.” tegas dia. 

Kemudian, ia menambahkan bila pemerintah serius sebenarnya masalah smelter tidak sulit. Ada baiknya pemerintah memberikan contoh sebagai leader dalam pembangunan smelter.

 “Saya pikir ini tidak sulit, ini masalahnya pada pola pikir, apakah hanya mau enaknya saja atau mau berpihak kepada bangsa. Relaksasi ekspor konsentrat hanya akan mempercepat habisnya sumber energi bangsa,” ucap Ferdinand.  (*)   Albi  Wahyudi