Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Aturan Holding BUMN Energi

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN energi. Penggabungan ini yaitu PT PGN masuk ke dalam PT Pertamina (Persero) sehingga kedua perusahaan itu bisa  bersinergi.Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Petrokimia, Achmad Wijaya mengatakan saat ini hanya butuh keberanian pemerintah mengambil keputusan dalam pembentukan holding."Tinggal keberanian pemerintah mengambil keputusan politik dengan tidak lagi mempertimbangkan jalur-jalur investor yang ada di perusahaan terbuka. Toh pemerintah masih mayoritas," kata Achmad Widjaja dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2016).Apalagi, kata dia, pemerintah melalui Kementerian BUMN telah memutuskan membentuk holding BUMN, salah satunya di sektor energi. Melalui holding BUMN energi, Pertamina dan PGN diharapkan bisa bersinergi sehingga membuat harga gas bisa kompetitif.Sementara, Direktur Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean mengatakan, harus ada terobosan pada tata kelola dan tata niaga sektor gas ini. Langkah pertama, menghentikan persaingan antar sesama pemerintah dalam hal ini BUMN dan anak usahanya.Upaya ini bisa dengan cara menempatkan PGN sebagai anak usaha Pertamina. Jadi, statusnya bukan di merger."Itu langkah awal tata kelola dan tata niaganya. Kemudian pemerintah menetapkan harga sesuai dengan perhitungan yang wajar dan bersahabat dengan investasi, bersahabat dengan industri," ujarnya.Sebelumnya, beberap waktu lalu Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan pentingnya konsolidasi PGN dengan menjadi anak usaha Pertamina. Penggabungan ini diharapkan bisa membangun infrastruktur bisa lebih terintegrasi."Kenapa sangat penting PGN itu menjadi anak usaha Pertamina, sehingga cost untuk infrastruktur untuk pengiriman gas itu menjadi terintegrasi, sehingga tidak ada double investment," sebutnya. Menurut Rini, pemerintah saat ini merinci alur gas bumi di dalam negeri, mulai dari sumur hingga dialirkan lewat pipa ke pelanggan. Dari situ akan dipetakan berapa ongkos yang dikeluarkan. Jika pembentukan holding terintegrasi, biaya distribusi gas, dari sumur gas ke pelanggan bisa ditekan."Kalau memang kita ingin mendorong perkembangan industri dan kita membutuhkan peranan dari industri itu sendiri, apakah untuk kepentingan dalam negeri atau ekspor, tentunya kita harus mempunyai harga gas yang kompetitif juga secara dunia," kata Rini. (*) Albi Wahyudi