Serikat Pekerja PLN: Swastanisasi Pembangkit Listrik Rugikan Indonesia

Jakarta - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengajak Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk bersinergi membangun kedaulatan energi dari upaya penguasaan pihak swasta terhadap program 35 ribu mega watt (MW). Upaya swastanisasi merugikan masyarakat, PLN dan pemerintah.

"Swastanisasi sangat merugikan buat PLN, pemerintah, tentu juga negara dan masyarakat Indonesia. kontrak yang dibangun oleh swasta tidak kecil sebanyak Rp140 triliun per tahun itu yang harus diperhatikan," kata Ketua Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut Jumadis, saat ini hampir seluruhnya sistem pembangkit dibangun swasta. Bila hal ini terus dibiarkan dan terus berlangsung, maka akan terganggu jaminan pasokan listrik. Seringnya pemadaman listrik bisa menjadi salah satu persoalan baru dalam masalah ini.

"Ini sangat berbahaya buat kelistrikan nasional. Harga listrik akan lebih mahal serta supply listrik semakin memprihatinkan. Apalagi swasta yang akan mengambil keuntungannya," sebutnya.

Jumadis menegaskan pihaknya menolak privatisasi dan liberalisasi sekitar listrik yang dimiliki segolongan tertentu, Hal ini akan berdampak buat rakyat dari kegiatan perekonomian yang terganggu. Misalnya dicontohkan di perusahaan garmen yang masih tergantung listrik.

Dengan biaya listrik yang semakin mahal, maka akan banyak karyawannya yang kemungkinan di PHK.

"Kita menghimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian lainnya untuk menghentikan terhadap upaya swastanisasi ketenagalistrikan dan mendorong BUMN-BUMN energi bersinergi dengan membangun kedaulatan energi," sebutnya.

Lanjutnya, kata dia, sesuai cabang produksi sektor energi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Kita kembalikan pada konstitusional kita dan hubungan sinergi energi itu harus dibangun. Hasilnya untuk bangsa rakyat Indonesia, serta kita tolak swastanisasi terhadap kedaulatan Indonesia," tuturnya. (*)   Albi Wahyudi