Pemerintah Diminta Batalkan Kenaikan Harga Solar

Jakarta - Kebijakan pemerintah yang siap menurunkan harga bahar bakar minyak (BBM) premium namun menaikan solar menuai kritikan. Rencana yang akan diterapkan awal Oktober 2016 ini dinilai kurang tepat bila dilakukan sekarang.

"‎Rencana evaluasi harga premium yang akan turun berkisar Rp 300/liter dan menaikan harga solar sebesar Rp 600/liter adalah kebijakan yang kurang tepat," kata peneliti Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutanean dalam keterangannya, Jumat (30/9/2016).

‎Ferdinand melihat rencana ini sebaiknya dibatalkan hingga ada evaluasi tahap berikutnya pada awal Januari 2017. Menurutnya, kebijakan ini dianggap lebih besar dampak negatif ketimbang positifnya.

"‎Rencana tersebut hanya akan menambah beban negatif bagi perekonomian dan bagi masyarakat secara umum serta kepada bisnis Pertamina yang tentu akan terganggu," sebutnya.

Meskipun demikian, Pertamina telah menjadi menjadi eksekutor dari kebijakan dan harus tunduk pada pemerintah. Namun, beban tanggung jawab publik tetap berada di Pertamina yang akan jadi sasaran tembak atas kebijakan ini.

Dijelaskan Ferdinand terkait alasan pemerintah harus membatalkan evaluasi harga BBM itu.

Faktor pertama dengan penurunan harga Rp 300 per liter tak akan berpengaruh terhadap ongkos produksi kegiatan usaha.

"Yang pertama penurunan harga premium sebesar Rp.300 per liter secara matematis tidak akan terlalu berdampak kepada perekonomian dan ongkos produksi bagi kegiatan usaha. Tidak signifikan dampaknya," tuturnya.

Penurunan harga ini justru akan membuat jarak disparitas harga antara premium dan BBM jenis lainnya semakin tinggi. Ada kemungkinan potensi migrasi konsumen pertalite dan pertamax ke Premium.

"Satu-satunya jalan bagi Pertamina mengcounternya adalah dengan turut menurunkan harga pertalite dan pertamax," ucap dia.

Kemudian, kata Ferdinand, penurunan harga premium tak berdampak signifikan kepada publik, tapi mengganggu bisnis Pertamina dan menurunkan pendapatan pemerintah.

Selanjutnya, faktor kedua yang membuat kebijakan ini harus dibatalkan karena tarif solar naik akan berdampak kepada kenaikan ongkos distribusi bahan pokok dan angkutan umum.

"Kenaikan harga Solar sekitar Rp.600/liter akan sangat berdampak," jelasnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perubahan harga BBM subsidi ini menambah beban kepada industri dan perekonomian bangsa di tengah belum membaiknya ekonomi global.

"Kenapa bisa Premium turun dan Solar malah naik? Sementara bahan bakunya tetap sama yaitu minyak mentah dan formula ongkos produksinya sama," tanya Ferdinand.

Maka, semestinya jika premium turun harus diikuti solar yang harus turun. Bukan sebaliknya malah naik.

"Mungkin pemerintah ingin menghapus subsidi Solar, itu sah saja tapi harus dilihat momentnya saat ini belum tepat," tuturnya.‎ (*) Albi Wahyudi