Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Sektor ESDM Masih Ada Banyak Catatan

Jakarta - Kinerja pemerintahan Joko Widodo selama dua tahun dinilai masih terdapat kekurangan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Beberapa faktor yang menjadi penilaian adalah tingginya cost recovery, turunnya produksi lifting minyak, dan perpanjangan relaksasi mineral sampai penurunan harga gas yang terkesan dipaksakan.

"Dua tahun pemerintahan Jokowi, kita belum tahu arah pasti pengelolaan energi nasional mau dibawa ke mana. Blue print-nya belum terlihat dan program-program monumental yang dicanangkan belum nampak progress-nya,” kata Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/10/2016).

Dia menyebut program utama di sektor energi seperti  proyek 35.000 MW masih banyak terkendala dan mangkrak. Apalagi, proyek ini bertujuan untuk mengejar elektrifikasi nasional.

Dijelaskan, Rofi terkait program 35.000 MW, sebanyak 34 pembangunan pembangkit mengalami mangkrak. Sedangkan, 24 proyek dalam kondisi terlambat, dan 10 proyek belum masuk dalam proses Commercial Operation Date (COD). 

“Perkembangan pembangunan program 35.000 MW hingga September 2016 hanya mencapai 164 MW COD atau sekitar 1 persen. Sedangkan yang melakukan tahap konstruksi sebesar 8.687 MW dan yang kondisi kontrak namun belum dibangun sebesar 8.641 MW, sisanya masih dalam tahap pengadaan atau penawaran sebesar 1.481 MW,” ujarnya.

Selain itu, Rofi memberikan catatan khusus terkait pengelolaan energi di sektor mineral dan batubara. Rofi menilai komitmen pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara terkait renegosiasi kontrak sangat rendah.

Padahal, di dalamnya ada kewajiban yang harus ditunaikan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk membangun smelter paling lambat per 1 Januari 2017 berbekal Permen ESDM No 1 tahun 2014.

"Ada waktu yang terbuang hampir 8 tahun terkait penerapan nilai tambah ini (smelter), progresnya jauh dari apa yang diharapkan,” kata Rofi mengkritik.

Terkait blok migas yang akan habis kontrak di tahun 2018 – 2019, juga dikritik Rofi. Menurutnya, pemerintah belum ambil keputusan apapun apakah diserahkan ke perusahaan lokal atau diperpanjang.

“Seperti Blok Migas yang akan habis di tahun 2018 SES (CNOOC), Tuban, dan Sanga-Sanga (PetroChina),” jelasnya.

"Ada baiknya mulai memikirkan strategi perpanjangan untuk pengelolaan migas yang berkelanjutan dan mendukung kemandirian energi nasional. Ada baiknya pengelolaan berbasis potensi dalam negeri" tutur Rofi.  (*)  Albi Wahyudi