
Manokwari - Kapasitas kontraktor Papua dinilai masih butuh upaya peningkatan agar dapat bersaing pada tender proyek berskala besar.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua Barat, Melkianus Muay di Manokwari, Minggu menyatakan hal tersebut.
"Kita selalu terbentur pada masalah teknis. Cukup banyak persyaratan yang belum bisa dipenuhi, diantaranya masalah ketersediaan tenaga teknik," katanya.
Pengusaha Papua cenderung memilih proyek-proyek penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp500 juta. Beruntung presiden menerbitkan peraturan presiden nomor 84/2012.
Melalui regulasi tersebut, kontraktor dari kalangan masyarakat asli Papua bisa berkecimpung dalam proyek-proyek fisik. Baik pengadaan maupun pembangunan infrastruktur.
"Regulasi ini sebagai afirmasi atau pengecualian bagi kita anak-anak Papua, meskipun nilai cukup kecil. Mudah-mudah melalui program afirmasi ini anak-anak Papua mengembangkan usahanya,"ujarnya.
Dia mengutarakan, LPJK memiliki program pendidikan dan pelatihan. Kontraktor asli Papua akan menjadi salah satu sasaran dalam rangka membantu pemerintah daerah memberdayakan masyarakat.
"Program tersebut sudah menjadi tugas dan komitmen kita untuk menjawab kebutuhan sumber daya yang langka di Papua Barat," pungkasnya.
Pembangunan infrastruktur di Papua Barat, baik fasilitas pemerintah, swasta maupun fasilitas publik seperti jalan dan jembatan masih terus berlangsung.
Kondisi ini mendorong sektor konstruksi menjadi salah satu penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Papua Barat di luar minyak dan gas bumi.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU