Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Panitia Hak Angket DPRD Jember Terima Banyak Laporan Soal Carut Marutnya Pendidikan

Cakrawala Daerah
16 Jan 2020
Panitia Hak Angket DPRD Jember Terima Banyak Laporan Soal Carut Marutnya Pendidikan

hariansuara.com, Jember - Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerima keluhan dari perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan guru tidak tetap (GTT) mengenai carut marutnya kebijakan pendidikan saat rapat dengar pendapat di ruangan Banmus DPRD Jember, Rabu.

"Persoalan pendidikan di Jember cukup banyak karena kebijakan yang dibuat oleh Bupati Jember Faida, seperti penataan GTT dan guru PNS, penundaan kenaikan pangkat, rendahnya honor GTT, dan banyak guru yang bekerja tidak menerima honor, karena tidak mendapatkan surat penugasan (SP) dari bupati," kata Ketua PGRI Jember Supriyono dalam rapat tersebut, seperti dilansir Antara, Kamis, (16/1/2020).

Ia mengatakan, banyak tenaga honorer guru yang kecewa karena tidak ada jatah CPNS pada tahun 2019, padahal banyak GTT yang menunggu informasi tersebut, terutama GTT yang usianya sudah mencapai batas syarat penerimaan CPNS.

"Pendaftaran CPNS salah satu jalan yang ditunggu-tunggu oleh para GTT, namun justru di Jember tidak ada karena kesalahan yang dilakukan oleh Pemkab Jember," tuturnya.

Ia menjelaskan, PGRI menelusuri penyebab tidak ada kuota CPNS di Jember dengan bertanya kepada pihak BKN dan mendapatkan informasi bahwa organisasi di Pemkab Jember dan Kementerian PAN-RB itu tidak sinkron, karena formasi itu diatur secara dalam jaringan (online) pengajuannya.

Selain itu, banyak guru-guru yang tidak bisa naik pangkat karena kebijakan Bupati Jember, padahal setiap tahun ada sekitar 1.200 yang seharusnya naik pangkat.

"Kami sangat mendukung langkah Panitia Hak Angket DPRD Jember dan berbagai masukan akan kami sampaikan sebagai bahan materi untuk rekomendari Panitia Angket," ujarnya.

Ketua Panitia Hak Angket DPRD Jember Tabroni mengatakan bahwa Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS yang salah satunya merugikan GTT, sehingga pihaknya mengundang perwakilan PGRI dan GTT/PTT.

"Setelah mendapatkan paparan dari perwakilan PGRI dan GTT, kami mendapatkan banyak temuan data dan fakta yang kami butuhkan dalam menyusun rekomendasi hak angket tersebut," katanya.(*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X