Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Pasar Manggisan Jember Meningkat Jadi Rp.1,3 Miliar

hariansuara.com, Jember - Kasus dugaan korupsi Pasar Manggisan, Kecamatan Tanggul, yang ditangani Kejaksaan Negeri Jember memasuki tahap dua, yakni pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jember, DR. Prima Idwan Mariza, SH., M.Hum, mengatakan hal ini  bagian dari akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Jember. Masyarakat harus tahu, sampai mana perkara itu ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jember.

Kajari mananbahkan sebelumnya telah memberikan arahan apabila kasus Pasar Manggisan tidak memenuhi dua alat bukti makan perlu dihentikan. Namun, apabila terpenuhi maka perlu ditindaklanjuti. Hingga itu berlanjut dengan pelimpahan tahap kedua.

"Upaya akuntabilitas penanganan perkara ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekaligus untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," tuturnya.

Kajari juga mengungkapkan bahwa Kejari Jember terus berupaya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat meski dalam wabah korona. Hal itu termasuk melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait informasi yang menyita perhatian publik. Seperti saat ini terkait dengan anggaran percepatan penanganan Covid-19 Pemkab Jember.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Setyo Adhi Wicaksono SH., MH., menambahkan, setelah pelimpahan tahap dua ini keempat tersangka kasus Pasar Manggisan akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Empat tersangka itu yakni AM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang merangkap sebagai PA (Pengguna Anggaran), ES selaku pelaksana pekerjaan, MF dan ISW selaku yang melaksanakan perencanaan dan pengawasan pekerjaan Pasar Manggisan.

Keempat tersangka yang saat ini ditahan di Lapas Kelas II A Jember akan kembali ditahan selama 20 hari ke depan. “Sambil menunggu penyempurnaan dakwaan dan dilimpahkan ke tahap penuntutan atau persidangan,” terangnya.

Kasi Pidus juga mengungkap bahwa setelah bekerja sama dengan BPKP, kerugian negara dalam kasus tersebut meningkat menjadi Rp. 1,3 miliar dari temuan sebelumnya sebesar Rp. 685 juta.(*)