
hariansuara.com, Jember – Kabupaten Jember, cermat Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D, menghadapi permasalahan sosial yang klasik. Sejak dulu sampai sekarang, problemnya belum juga tuntas, yaitu masalah kemiskinan.
“Jember menurut saya daerah yang kaya. Masalah di sini lebih ke kesenjangan yang amat lebar antara kelompok miskin dan yang tidak miskin. Jumlah penduduk miskinnya memang banyak. Jumlah penduduk yang kaya tidak banyak, tetapi kuantitas kekayaannya cukup luar biasa,” lanjut dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember (UNEJ) itu kepada hariansuara.
Adapun penyebab kemiskinan beragam. Ada yang karena faktor struktural, seperti dialami masyarakat perkebunan. Sebuah survei menemukan masyarakat hidup miskin akibat pengaruh budaya perkebunan. Mereka istilahnya ‘dibonsai’. Segala sesuatu dalam keterbatasan, baik untuk bersosialiasi, transformasi informasi, dan sebagainya. Ini kiranya bisa menjadi masukan bagi pemimpin Jember yang baru dalam mengentaskan masyarakat miskin di perkebunan.

Di UNEJ sendiri selama ini masih sedikit survei atau riset yang kiranya bisa implementatif untuk mengatasi permasalahan di Jember. “Namun, asal ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dan para akademisi, tentu sinergi dan kolaborasi tetap bisa dilakukan untuk memperbaiki Jember,” ujar Budhy, yang mengakui selama ini UNEJ tak banyak program kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Namun, ada juga yang sudah lama digarap bersama, yaitu program ‘Satu Desa, Satu Dosen’.
Kesenjangan yang Harus Dipupus
Secara kasat mata, kesenjangan di Jember, antara Jember Selatan dan Jember Utara, yang sangat mencolok ini terkait dengan faktor geografis historis. Dari kondisi geografisnya, berbeda. Jember Selatan subur tanahnya, sementara Jember Utara gersang.

Dari latar sejarahnya, daerah Selatan didatangi oleh penduduk Jawa (dulu disebut Mataraman). Sementara di daerah utara, Belanda yang mengirimkan orang Madura ke sana untuk bekerja di perkebunan. Berabad lamanya hingga saat ini Jember pun seolah terbagi dua. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan itu menjadi semakin kasat mata.
“Untuk mengikis kesenjangan antara Jember Selatan dan Jember Utara itu dibutuhkan upaya yang lebih dari pemerintah daerah. Melaksanakan pembangunan yang meluas, merambah sampai ke Jember utara,” lanjut Budhy.
Buta Aksara Latin Bukan Indikator Gap di Masyarakat Jember
Jember memiliki 16 perguruan tinggi dan sekitar 650 pondok pesantren. Tetapi di sini masih saja cukup tinggi angka buta aksara, sekitar 26,04 Persen pada data Biro Pusat Statistik (BPS). Bahkan pada data 2019 tercatat ada penduduk yang belum pernah mengenyam pendidikan. Sosiolog mengindikasikan buta aksara ini sebagai indikasi adanya kesenjangan atau ketimpangan.
Budhy sendiri punya pendapat berbeda. Untuk di Jember, kasus buta aksara latin yang tinggi atau disimplikasikan sebagai rendahnya minat terhadap pendidikan, karena sebab lain. Masyarakat menganggap sekolah formal bukan tujuan utama bagi anak mereka mengecap pendidikan.
Mereka condong memilih memasukkan anak ke pesantren. Hanya tidak semua pesantren memberikan pendidikan formal. Jadi, tingginya angka buta huruf latin di Jember tak bisa dilepas dari gambaran struktural itu tadi.
Dari hasil temuan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di pedesaan Jember Utara, juga terlihat masih ada masyarakat yang menganggap sekolah bukan hal penting bagi anak-anak mereka. Bahkan karena kondisi sulit di daerahnya, misalnya, anak dianggap sebagai tenaga kerja untuk menggarap ladang keluarga. Kalaupun ada warga yang kaya, semisal nelayan, mereka merasa tak perlu bersekolah, karena toh dia sudah punya uang dengan melaut.
“Saya yakin, 16 perguruan tinggi di Jember telah memberi sumbangsih untuk mengatasi problema sosial, ekonomi, kultural dan sebagainya ini. Namun, karena tidak digandeng dan disinergikan bersama-sama, maka impact-nya tidak semasif yang diharapkan,” tandas Budhy.
SDGs Alternatif Solutif Percepat Entaskan Kemiskinan
UNEJ cukup bersemangat mendukung program Social Development Goals (SDGs) atau Target Pembangunan Berkelanjutan, yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan UNEJ punya SDGs Center. Niatan untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan itu sudah ada, jelas Budhy, tetapi perlu penajaman dan masukan dari para pakar untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Di banyak kabupaten di Jawa Timur kondisinya relatif serupa itu.
Namun, selama ini sosialisasi SDGs di pedesaan sudah mulai diterapkan. Tetapi tidak semua pelaksana pemerintahan di desa paham mengoperasikan SDGs.
“SDGs Center UNEJ sudah mulai juga bantu menginisiasi Sekolah SDGs sebagai capacity building di tiga karakter desa: Desa Kota, Desa Sub Urban dan Desa Rural. Pemilahan ini belum tepat benar ya, tapi itulah yang bisa dilakukan saat ini. Program ini baru menjangkau 4 titik, yaitu di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, lalu Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, dan Desa Tugusari di Kecamatan Bangsalsari,” urai Budhy.
Sejauh itu, lanjut Budhy, cukup menggembirakan melihat animo masyarakat yang begitu besar. Yang sangat membahagiakan, UNEJ sendiri di SDGs Center telah menarik minat para mahasiswa untuk semangat menggali nilai-nilai plus dalam SDGs. Bahkan utusan dari UNEJ berhasil memenangkan Juara Ketiga Duta SDGs di Tingkat Nasional. Mereka adalah M. Farid Alfarisi dan Avina Nakita Octavia. Ini pun jadi penyemangat bagi UNEJ, khususnya SDGs Center untuk terus menyosialisasikan program SDGs ke daerah-daerah.
“Relevan atau tidak SDGs diterapkan di Jember, menurut saya, sangatlah relevan. Terlebih Indonesia sudah meratifikasi SDGs ini. Bila ini disandingkan ke dalam program pembangunan desa, tentu akan berpeluang besar dan lebih cepat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember yang lebih merata," pungkas Budhy, yang berharap akan ada sinergi dan kolaborasi yang lebih responsif antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. (*) mel/mel Foto: Dok Pri
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU