Transparansi Sistem E-Monitoring di Banyuwangi yang Layak Diterapkan di Daerah Lain

Jakarta  - Kementerian Pendayaaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)  mengapresiasi kebijakan monitoring elektronik atau e monitoring di Banyuwangi. Kebijakan yang dilakukan Banyuwangi patut ditiru di daerah lain.

Menpan-RB Asman Abnur menyampaikan apresiasi upaya Pemkab Banyuwangi yang menerapkan transparansi sistem agar efisien.

"Ini menarik, semuanya bisa dilihat dari sini. e-village budgeting dan monitoring ini layak direplika oleh daerah lain," kata Menteri Asman saat mengunjungi lounge pelayanan publik yang ada di kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (21/11/2016).

Menpan menyempatkan diri mencoba program tersebut sembari melihat berbagai laporan progres pembangunan di masing-masing desa.

Lewat program e-monitoring tersebut, bisa memantau secara langsung progres berbagai pembangunan berupa keterangan lokasi secara tepat berbasis titik koordinat.

Dari titik koordinat tersebut, saat diklik akan muncul alamat proyek, nama dan juga anggaran dana yang dipergunakan untuk proyek tersebut.

Tak hanya itu, progres pembangunan dari nol persen, lima puluh persen hingga tuntas dapat dilihat dari foto yang diunggah ke e-monitoring tersebut. Jika taka da kesesuaian maka pihak terkait bisa melakukan inspeksi mendadak.

"Jadi kita bisa memantau terlebih dahulu dari sini (e-monitoring), baru ketika ada progres pembangunan yang tak sesuai kita langsung bisa sidak," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang mendampingi Menteri Asman Abnur.

Banyuwangi telah menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menunjuk inovasi pengelolaan keuangan daerah ini sebagai salah satu role model pelayanan publik nasional, yang bisa direplikasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Anas melanjutkan, penggunaan e-monitoring ini dapat mempermudah monitoring dan evaluasi (monev) yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.

"Selama ini monev hanya dilakukan sampling, tapi dengan e-monitoring semua proyek bisa dipantau. Semua proyek di desa di foto lalu diunggah ke sistem yang telah disiapkan. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map,” jelasnya.

“Sehingga tak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan," ujarnya.

Ia menambahkan, kedua inovasi pengelolaan keuangan daerah tersebut menopang program Smart Kampung yang telah dijalankan Banyuwangi. Smart Kampung adalah sebuah program pengembangan desa di Banyuwangi untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa.

"Setiap desa didesain memiliki kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan," kata Anas. (*)

Antara