
Jakarta - Pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan, rencana pembangunan enam gudang untuk komoditas garam di berbagai daerah pada tahun 2017, harus dipastikan dulu fungsinya. Agar tidak sampai mubazir.
"Sebaiknya dipastikan dulu fungsi gudang garamnya, sebelum mematok pembangunannya," kata Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Jumat.
Menurut Abdul Halim, kepastian ini akan menjaga agar alokasi anggaran, baik dari APBN maupun APBD tidak tersia-sia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menambah enam gudang yang sudah dibangun pada 2016.
"Pada 2017 kami bakal membangun enam gudang untuk garam," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Selasa.
Brahmantya mengungkapkan keenam gudang tersebut akan didirikan di Brebes, Demak dan Rembang (ketiganya di Jawa Tengah). Juga di Sampang dan Tuban yang terletak di Jawa Timur serta di Kupang (NTT).
Pada 2016, gudang untuk produksi garam rakyat telah dibangun di Cirebon dan Indramayu yang terletak di Jawa Barat, Pati (Jateng), Pamekasan (Jatim), Bima (NTB), dan Pangkep (Sulsel).Gudang yang telah dan akan dibangun itu menggunakan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI).
"Membangun satu gudang biasanya membutuhkan waktu tiga sampai enam bulan," kata Brahmantya Satyamurti.
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk membangun gudang berkapasitas 2.000 ton mencapai sekitar Rp 2 miliar per gudang.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU