Kapolda Ingatkan Kebijakan Sepihak PT. Freeport

Timika – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw mengingatkan PT Freeport Indonesia dan sejumlah koleganya untuk tidak melakukan tindakan semena-mena dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara sepihak.

"Kalau memang ada penghematan dan lain-lain yang dilakukan perusahaan, itu tugas dan tanggung jawab perusahaan. Saya pikir, perusahaan juga tidak boleh semena-mena. Koordinasi secara baik ke pemerintah. Kalau sepihak, nanti terjemahannya macam-macam," ujar Paulus.

Ia juga meminta dukungan serta bantuan para tokoh masyarakat dan kepala-kepala suku di Mimika untuk turut menjaga situasi keamanan di sekitar area pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Suarakan ke masyarakat bahwa masalah ini sedang dalam proses. Jangan membuat gerakan-gerakan lain yang justru membuat masalah ini makin lama diselesaikan," tegasnya.

Dia mengakui, saat ini mengerahkan sekitar 1.000 personelnya dibantu TNI, untuk mengamankan fasilitas-fasilitas penting PT Freeport dari Mil 74 Distrik Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amamapare .

"Saya bersama Bapak telah mendapat laporan dari Kapolres Mimika, Dandim Mimika, Komandan Satgas Pengamanan PT Freeport dan Direktur PAM Obvit PT Freeport bahwa personel kita sudah menempati semua area di PT Freeport. Juga termasuk di dalamnya yaitu petugas pengamanan internal perusahaan," jelasnya.

Ia menegaskan, peningkatan pengamanan mengacu dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dimana jika terjadi penghentian produksi maka akan berdampak luas kepada masyarakat di Mimika.

"Dampak yang ditimbulkan akibat penghentian produksi PT Freeport sangat besar tidak saja bagi karyawan, tapi juga mereka-mereka yang selama ini memanfaatkan pembuangan tailing di sepanjang aliran Kali Kabur. Belum lagi kelompok-kelompok lain yang selama ini bergantung pada suplai dana PT Freeport," jelasnya lagi.

Kapolda Papua Paulus Waterpauw bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian secara khusus datang ke Timika pada Jumat pagi untuk menemui ribuan karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mimika.

Aksi demonstrasi itu untuk menuntut pemerintah segera menerbitkan ijin kepada PT Freeport.

Saat ini terdapat 23.200 karyawan baik karyawan permanen PT Freeport maupun karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasinya yang bekerja di area pertambangan di Tembagapura, Mimika.(*)