Presiden Dukung Kelanjutan Jembatan Pulau Laut-Batulicin

hariansuara.com, Kotabaru - Presiden RI Joko Widodo menyetujui kelanjutan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia, 6,5 kilometer di Kabupaten Kotabaru-Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru, H Said Akhmad, Jumat, menyampaikan hal tersebut, sehubungan kekhawatiran masyarakat terhadap batalnya kelanjutan pembangunan mega proyek senilai Rp3,5 triliun tersebut.

"Alhamdulillah, setelah beliau meninjau bersamaan kunjungan ke Tanah Bumbu pada kegiatan budaya Mapanretasi, akhirnya Presiden menyetujui kelanjutan pembangunan jembatan Pulaulaut-Batulicin," ujar Sekda.

Sebelumnya, proyek pembangunan Jembatan Pulaulaut yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini terancam gagal. Karena pembatalan pemerintah pusat yang disampaikan kepada pemerintah provinsi.

Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto menyatakaan pembatalan tersebut karena ada beberapa alas an. Di antaranya tidak sesuaiannya hasil kajian yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pendanaan. Alasan lainnya, karena Bappenas menilai ada ketidaktepatan keberadaan titik hubung pada jembatan tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah menyerukan kepada elemen pemerintah daerah, kabupaten hingga provinsi untuk bersatu memperjuangkan keberlanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut.

"Legislatif sejak awal maksimal mendorong realisasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dan daratan Kalimantan, Kabupaten Tanah Bumbu itu," tutur Alfisah.

Sehingga sangat disayangkan jika dukungan pemerintah pusat yang tadinya tertuang dalam nota kesepakatan bersama (Kotabaru-Tanah Bumbu-Pemprov Kalsel) harus dibatalkan.

Padahal, lanjut dia, daerah telah mengalokasikan dan mengucurkan anggaran sebagaimana dalam kesepakatan sejak dimulainya mega proyek pada dua tahun terakhir. Yang nilainya ratusan miliar rupiah.

Menurutnya, jika penghentian proyek jembatan terpanjang di Indonesia itu dinilai tidak layak dalam kajian, kenapa saat pencanangan disetujui? Bahkan saat itu juga dinyatakan telah melalui pengkajian dengan segala aspek.

Keberadaan Jembatan Pulau Laut sangat penting dan mendesak diadakan, bagi kepentingan masyarakat luas. Bukan hanya Kotabaru dan Tanah Bumbu, tapi masyarakat Kalimantan Selatan umumnya. (*)