hariansuara.com, Lebak - Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mendorong Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Lebak untuk tidak menggunakan LPG subsidi dan beralih ke BBM non Subsidi. Himbauan ini merupakan upaya untuk membantu pengurangan beban subsidi pemerintah terutama di bidang energi.
Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kabupaten Lebak pada Kamis (23/11), Iti menjelaskan bahwa LPG 3 kg merupakan produk yang disubsidi oleh pemerintah sehingga khusus diperuntukkan bagi rakyat yang tidak mampu. Sementara PNS bukanlah termasuk dalam kategori rakyat yang layak menerima subsidi LPG 3 Kg.
“Karena itu saya menghimbau agar PNS Kabupaten Lebak tidak lagi menggunakan LPG 3 Kg, melainkan beralih ke LPG non subsidi,” ujarnya.
Himbauan ini sejalan dengan Surat Edaran Bupati Lebak No. 541/1766-adm.ekon&SDA/2016 tanggal 30 November 2016 terkait pengalihan penggunaan LPG 3 kg ke Bright Gas 5,5 kg untuk seluruh PNS di wilayah Kabupaten Lebak.
Unit Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Barat Dian Hapsari Firasati dalam keterangan pers Pertamina, menyatakan pihaknya telah menyediakan pasokan LPG non subsidi sebagai alternatif bahan bakar memasak bagi masyarakat.
“Kami telah menyediakan Bright Gas baik ukuran 5,5 kg sebagai alternatif bagi masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan LPG subsidi 3 Kg. Dengan ukurannya yang tidak berbeda jauh dengan 3 kg, Bright Gas 5,5 kg cukup ringan dan mudah dibawa. Dengan begitu harapannya masyarakat juga lebih tertarik menggunakan Bright Gas 5,5 kg,” paparnya.
Bright Gas 5,5 kg sebetulnya bukan barang baru bagi warga Lebak karena sudah tersedia di 467 pangkalan LPG 3 kg, 67 Modern Outlet (Indomaret) dan beberapa SPBU di Kabupaten Lebak. Hingga Oktober 2017, penjualan Bright Gas di Kabupaten Lebak mencapai 26.161 tabung atau meningkat tajam dari periode tahun sebelumnya yang sebesar 5.846 tabung.
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU