Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Skandal Tjoko Tjandra, ICW Kritisi Kinerja Kepala BIN

Hukum
28 Jul 2020
Skandal Tjoko Tjandra, ICW Kritisi Kinerja Kepala BIN

hariansuara.com, Jakarta - Polemik koruptor dengan status buronan bolak balik Indonesia jadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kasus Djoko menunjukkan kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) lemah.

BIN dianggap tak punya kemampuan melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut. Contoh masuknya Djoko ke wilayah Indonesia secara bebas dengan membuat e-KTP sampai surat bebas keterangan Covid-19 jadi acuannya.

”Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 1996 hingga 2020 terdapat 40 koruptor yang hingga saat ini masih buron.

Pun, lokasi negara yang jadi persembunyian koruptor di antaranya yakni New Guinea, China, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat dan Australia.

“Nilai kerugian akibat tindakan korupsi para buron tersebut pun terbilang fantastis, yakni sebesar Rp 55,8 triliun dan US$ 105,5 juta,” jelas Kurnia.

Lanjut Kurnia, institusi penegak hukum belum mampu menangkap buronan koruptor antara lain pada Kejaksaan 21 orang, Kepolisian 13 orang, dan KPK 6 orang.

Menurut Kurnia, bila berkaca pada pengalaman sebelumnya, BIN sempat memulangkan dua buronan kasus korupsi, yakni Totok Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung yang ditangkap di Kamboja pada 2015. Lalu, Samadikun Hartono di China pada 2016.

“Namun, berbeda dari kondisi saat ini, praktis di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, tidak satu pun buronan korupsi mampu dideteksi oleh BIN,” kata Kurnia.

Kurnia menambahkan, mengacu ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah mendefinisikan bentuk ancaman yang menjadi tanggung jawab kelembagaan BIN, salah satunya adalah ekonomi nasional. Maka itu, seharusnya mendeteksi keberadaan buronan kasus korupsi dan menginformasikan kepada penegak hukum merupakan satu dari rangkaian tugas lembaga intelijen tersebut.

Terlebih lagi, Pasal 2 huruf d jo Pasal 10 ayat (1) UU a quo juga menjelaskan perihal koordinasi dan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri.

Kurnia menambahkan, dapat disimpulkan pencarian serta sirkulasi informasi dari BIN belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Kata dia, ICW mendesak Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan. Sebab, yang bersangkutan terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia.

”Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Kepala BIN, Budi Gunawan, jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia, namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum,” tuturnya. (*) ras/zai           FOTO: Djoko Tjandra/IST

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X