LSM: Maraknya Penyelundupan Di Pelabuhan Kepri

Tanjungpinang - Kejahatan aksi penyelundupan di Provinsi Kepulauan Riau lebih parah dibanding korupsi.

“Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan institusi penegak hukum,” kata Ketua LSM Riau Coruption Watch (RCW), Mulkansyah.

"Aksi penyelundupan ini menggunakan kapal yang tidak sulit dipantau dan diamankan petugas," tambahnya.

Kepri adalah wilayah yang strategis, karena berbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura. Kapal-kapal milik pengusaha ekspor impor ini hampir setiap hari melintasi di perairan Kepri dan berlabuh di berbagai kawasan.

Uniknya, katanya, sampai sekarang masih ditemukan puluhan pelabuhan rakyat, tanpa izin yang masih beroperasi.

"Ini seperti ada pembiaran. Siapa yang berwenang untuk menutupnya? Kenapa tidak ditutup?" tanyanya.

Menurut dia, aksi yang merajalela ini merugikan Negara serta membahayakan masyarakat Kepri sebagai konsumen.

Karena itu, ia akan melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki lebih mendalam siapa pemain dalam aksi penyelundupan tersebut.

Selama ini, menurutnya, barang yang berasal dari luar negeri dijual bebas di Kepri, meski tanpa izin.

Barang-barang itu tidak hanya dijual secara terselubung, melainkan dapat ditemukan di sejumlah swalayan dan pasar.

Fakta itu sudah terjadi lama, bukan setahun atau dua tahun. Penegak hukum dan pemerintah seolah-olah `menidurkan` masyarakat menikmati barang-barang ilegal produk asing yang konon harganya dijual lebih murah dan berkualitas.

Mulkan menyayangkan institusi yang bertanggung jawab mengatasi permasalahan itu tidak bekerja maksimal.

“Padahal di Kepri terdapat Bea dan Cukai, kepolisian, Syahbandar, KPLP dan TNI AL,” ujarnya.

Dalam satu tahun terakhir, menurut dia institusi yang paling menonjol memerangi aksi penyeludupan adalah Lantamal IV/Tanjungpinang. Hampir setiap hari pasukan TNI AL itu berhasil mencegah kapal yang mengangkut barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia, Singapura dan Tiongkok.

"Bayangkan saja, hampir setiap hari Tim WFQR Lantamal IV menangkap para penyelundup," katanya.

Dari hasil penangkapan yang dilakukan Lantamal IV, ternyata aksi penyelundupan dan kejahatan lainnya tidak hanya di Selat Malaka atau perairan yang berbatasan dengan negara tetangga, melainkan di perairan dekat Batam, Tanjungpinang, Lingga, Karimun dan Bintan.

Artinya, untuk menangkap para pelaku kejahatan di perairan Kepri tidak membutuhkan waktu yang lama dan energi yang besar, melainkan keinginan dan integritas yang kuat untuk memberantas aksi penyelundupan.

Menurutnya, aksi penyelundupan baru ketahuan bila terjadi pencegahan. Jika tidak ada pencegahan, kondisi di perairan Kepri seolah-olah aman.

"Pemerintah daerah seharusnya menangkap peluang tersebut untuk meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menjamin barang-barang yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat terjamin," tandas Mulkan.(*)