Tindak Tegas Persekusi karena Merusak Citra Negara Hukum

hariansuara.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai perlunya segera menindak tegas aksi persekusi dan razia di masyarakat

"Aksi persekusi harus dilihat sebagai tindakan masyarakat sipil meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara di hadapan para korban. Karena itu negara tidak boleh menoleransi aksi-aksi seperti itu," tutur Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin.

Menurutnya, siapa pun pelaku dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukungnya, negara wajib merespons aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas dan lugas.

Kalau tidak, maka akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, negara akan diasumsikan lemah dan kehilangan wibawa, karena orang atau sekumpulan warga sipil bisa bertindak semena-mena.

"Para korban akan merasa tidak terlindungi oleh negara. Padahal sebagai negara hukum, negara menggenggam kewenangan mutlak untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan memberi perlindungan maksimal kepada setiap warga negara," tambahnya.

Kedua, menurut dia, adalah masyarakat juga akan berasumsi bahwa di negara ini tidak ada kepastian hukum.

Para pihak yang bersengketa akan menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri. Tak memedulikan hukum formal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kalau sudah begitu, publik yang awam hukum pun akan berpendapat bahwa klaim Indonesia sebagai negara hukum tidak lebih dari pepesan kosong," ujarnya lagi.

Ketiga, citra semua institusi dan instrumen penegak hukum akan buruk karena lemah dan tak mampu melindungi di mata masyarakat.

Menoleransi aksi-aksi persekusi sekecil apapun skala kasusnya, tak hanya menyakiti para korban tetapi pada gilirannya bisa menimbulkan kerusakan besar.

"Karena kuasa untuk menetapkan sebuah kebenaran dan kesalahan, serta kuasa untuk menjatuhkan hukuman, ada dalam genggaman orang atau kumpulan warga yang bebas melancarkan aksi-aksi persekusi," tuturnya. (*)