Laporan PBB: Korea Utara Belum Hentikan Program Nuklir

hariansuara.com, New York - Korea Utara tidak menghentikan program nuklir dan rudalnya yang melanggar sanksi PBB, menurut laporan rahasia PBB.

Laporan enam bulan oleh para ahli independen yang memantau pelaksanaan sanksi PBB ini diserahkan kepada komite sanksi Korea Utara pada Jumat.

"Korea Utara belum menghentikan program nuklir dan rudalnya dan terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran pengiriman kapal ke kapal secara ilegal, serta melalui transfer batubara di laut selama 2018," tulis para ahli dalam laporan 149 halaman dikutip Reuters.

Laporan PBB ini mengatakan Korea Utara bekerja sama secara militer dengan Suriah dan telah berusaha menjual senjata ke kelompok Houthis Yaman.

Pyongyang juga melanggar larangan tekstil dengan mengekspor barang lebih dari 100 juta dolar AS antara Oktober 2017 dan Maret 2018 ke Tiongkok, Ghana, India, Meksiko, Sri Lanka, Thailand, Turki dan Uruguay, kata laporan itu.

Laporan itu muncul ketika Rusia dan China menyarankan Dewan Keamanan membahas pengurangan sanksi setelah Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu untuk pertama kalinya pada bulan Juni dan Kim berjanji bekerja menuju denuklirisasi.

Amerika Serikat dan anggota dewan lainnya mengatakan harus ada penegakan sanksi yang ketat sampai Pyongyang bertindak.

Para ahli PBB mengatakan pengalihan produk minyak yang tidak sah dari kapal ke kapal di perairan internasional telah meningkat dalam lingkup, skala dan kecanggihan.

Mereka mengatakan Korea Utara tidak hanya mematikan sistem pelacakan kapal, tetapi juga menggunakan kapal yang lebih kecil untuk menyamar.

Para ahli mengatakan, "Kerja sama militer yang dilarang dengan Suriah terus berlanjut. Teknisi Korea Utara yang terlibat dalam rudal balistik dan kegiatan terlarang lainnya telah mengunjungi Suriah pada tahun 2011, 2016 dan 2017."

Laporan itu mengatakan bahwa para ahli sedang menyelidiki upaya yang dilakukan oleh Kementerian Peralatan Militer Korea Utara dan Badan Perdagangan Pembangunan Pertambangan Korea (KOMID) untuk memasok senjata konvensional dan rudal balistik ke kelompok Houthi Yaman.

Para ahli pun mengatakan efektivitas sanksi secara sistematis dirusak oleh "praktik tipuan" Korea Utara.(*)