
hariansuara.com, San Francisco - Facebook dan Twitter menghapus akun, kelompok dan halaman (page) yang dicurigai menyebarkan berita palsu, dengan beberapa di antaranya disponsori oleh lembaga asing.
Facebook menghapus 652 akun palsu. Beberapa di antaranya menampilkan "perilaku tidak autentik terkoordinasi yang berasal dari Iran dan menargetkan orang-orang di berbagai layanan internet di Timur Tengah, Amerika Latin, Inggris, dan AS," katanya.
Raksasa teknologi AS menerima "pesan" pada bulan Juli dari firma cybersecurity FireEye tentang Liberty Front Press, yang menggambarkan dirinya sebagai jaringan organisasi media independen.
Penyelidikan menemukan jaringan itu terkait dengan media pemerintah Iran dan Quest 4 Truth, memiliki hubungan dengan Press TV, jaringan berita berbahasa Inggris yang berafiliasi dengan media pemerintah Iran, kata Facebook.
Facebook mengatakan pihaknya bekerja sama dengan otoritas penegak hukum AS untuk melanjutkan penyelidikan ke dalam kegiatan ini. Ini adalah kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan Facebook mengumumkan telah menghapus beberapa akun yang disponsori asing untuk "perilaku tidak autentik terkoordinasi" di seluruh platformnya, termasuk layanan berbagi foto Instagram-nya.
"Bekerja dengan rekan-rekan industri, kami telah menangguhkan 284 akun dari Twitter karena terlibat dalam manipulasi terkoordinasi. Berdasarkan analisis tampaknya banyak dari akun-akun ini berasal dari Iran," kata Twitter dalam sebuah posting Selasa.
Jaringan media sosial AS telah berada di bawah pengawasan ketat baru-baru ini karena regulator federal khawatir tentang "manipulasi media" oleh negara-negara asing menjelang pemilihan umum paruh waktu AS.
Ada ketegangan yang meningkat antara AS dan Iran setelah Washington mengumumkan pada 6 Agustus akan menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Tehran yang dicabut di bawah perjanjian nuklir 2015.
Sanksi itu mengikuti keputusan Presiden AS Donald Trump pada bulan Mei untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang dicapai antara Tehran dan lima anggota Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman dan Uni Eropa.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU