Juru bicara Myanmar Tolak laporan Genosida PBB

hariansuara.com, Yangon -  Juru bicara pemerintah Myanmar, Rabu, menolak laporan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan agar para jenderal papan atas dituntut karena genosida. Pemerintah Myanmar mengatakan masyarakat internasional telah membuat "tuduhan palsu".

Laporan ini  kali pertamanya secara  eksplisit menyerukan kepada pejabat Myanmar untuk menghadapi tuduhan genosida atas tindakan brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu.

"Sikap kami jelas dan saya ingin mengatakan bahwa kami tidak menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," Zaw Htay, juru bicara pemerintah dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di media pemerintah.

Myanmar tidak mengizinkan para peneliti AS masuk ke negara itu. "Itu sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia."

Dia menambahkan bahwa negara itu tidak memiliki toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah membentuk Komisi Penyelidikan untuk menanggapi "tuduhan palsu" yang dibuat oleh AS dan komunitas internasional lainnya.

Myanmar membantah sebagian besar tuduhan dan mengatakan militer menanggapi ancaman dari militan Rohingya, yang menyerang pos polisi di seluruh negara bagian Rakhine barat.

"Jika ada kasus terhadap hak asasi manusia, berikan saja kami bukti kuat, catatan dan tanggal sehingga kami dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan," kata Zaw Htay.

Pada hari yang sama ketika PBB merilis laporannya, Facebook menutup akun jenderal angkatan darat Min Aung Hlaing dan pejabat militer lainnya dan menuduh mereka menggunakan platform itu untuk menyebarkan kebencian dan informasi yang salah. Dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa, Zaw Htay mempertanyakan Facebook tentang tindakan itu.(*)