Palestina Berhak Menjadi Anggota Penuh PBB

hariansuara.com, Jakarta - Menlu RI Retno L.P. Marsudi yang hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB  menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina.  Pernyataan ini disampaikannya pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, AS (22/01).

Menlu Retno mengatakan sudah merupakan hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.

Menlu Retno menekankan isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. “Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," tegasnya.

Menlu Retno menyampaikan 3 hal yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konfik antara Palestina dan Israel. 

Pertama, pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Menlu Retno menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan. Ia juga menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan. 

“Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," kata Menlu Retno dalam keterangan tertulisnya.

Hal kedua yang disoroti Menlu Retno terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi. Ditegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral. Untuk itu, Menlu Retno menyampaikan keprihatinan adanya upaya saat ini untuk keluar dari prinsip Solusi Dua Negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. 

“Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel," tegas Menlu Retno dalam keterangan ter.

Hal ketiga yang mendapat perhatian Menlu Retno menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina khususnya di Gaza. Menlu RI menegaskan bahwa blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan. Dalam kaitan ini, Menlu Retno mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung UNRWA untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.  

“Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," jelasnya.(*)

(Foto: Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB)  /  Kemenlu)