Kiprah NU dan Muhammadiyah Berantas Radikalisme Dipresentasikan di Oslo

hariansuara.com, Jakarta - Peran Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyah dalam memberantas ekstrimisme dan radikalisme dipresentasikan di Eropa. Dalam seminar bertajuk The Role of Civil Society in Facing Radicalism in Indonesian Society, Rabu, (19/6/2019), wakil dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam memberantas radikalisme di Indonesia.

Dubes RI untuk Norwegia merangkap Islandia, Todung Mulya Lubis saat membuka seminar menyampaikan bahwa NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia.

“Saat ini jumlah anggota NU sekitar 60 juta dan Muhammadiyah sekitar 40 juta. Kalau ditotal berarti jumlahnya sekitar 38,46% dari total penduduk Indonesia. Dengan prosentase yang cukup besar tersebut, peran kedua organisasi ini memiliki arti penting sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI”, ujar Dubes Todung.

Lebih lanjut Dubes Todung menambahkan bahwa kekuatan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat sipilnya. Kalau masyarakat sipilnya kuat maka otomatis akan kuat pula negaranya. Untuk itu NU dan Muhammadiyah punya andil besar untuk menjaga masyarakat sipil Indonesia yang toleran dan berkemajuan.

Ketua PBNU, KH. Dr. Marsudi Syuhud menjelaskan tentang konsep Islam Nusantara yang merefleksikan bentuk Islam moderat. Konsep Islam Nusantara yang mempromosikan nilai-nilai dasar Islam seperti “jalan tengah (tawasuth)”, berkeseimbangan (tawazun)”, dan toleransi (tasamuh) merupakan norma yang ditumbuhkembangkan untuk memelihara perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia di tengah kemajemukan yang sangat kompleks.

Di sisi lain, Dr. Abdul Mu’ti, Sekjen PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, Muhammadiyah juga mengenalkan konsep muslim yang moderat, damai dan makmur. Menurutnya setiap muslim memiliki tangung jawab terhadap pribadinya, masyarakatnya dan negaranya.

“Sebagai individu, setiap muslim bebas menjalankan amal ibadah sesuai ajaran yang diyakininya. Namun harus diingat bahwa kebebasannya itu juga dibatasi dengan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dia harus tunduk pada norma sosial masyarakat serta hukum positif yang diatur oleh negara”, jelas Dr. Mu’ti.

Sementara Direktur Wahid Institut, Yenny Wahid menyinggung peran NU dan Muhamadiyah dalam mengkonter fenomena hoaks dan fakenews yang marak di sosial media.

Tantangan besar kita adalah bagaimana memainkan peran lebih besar di sosial media. Kita dituntut bisa membuat kontra narasi dan kontra identitas untuk menangkal berbagai hoaks dan pemberitaan keliru di media sosial.

“Anak muda sekarang kan semangatnya pengen jadi “hero”. Untuk menjadi hero mereka cenderung mencari “enemy”. Tugas kita adalah mendorong mereka untuk menemukan identitas yang tepat, sehingga mereka bisa menentukan dengan benar siapa yang patut dijadikan musuh dan siapa hero sesungguhnya," tuturnya.

Yenny juga menyebutkan bahwa kelompok radikal padahal jumlahnya tidak banyak tapi heboh, dan bisa menguasai media (noisy minority). Sementara mayoritas muslim Indoneia saat ini lebih cenderung tenang dan diam (silent majority) menjalankan rutinitas sehari-hari. Sehingga pengaruh kelompok mayoritas ini di media sosial belum terlalu besar.

“Sudah saatnya kita berfikir untuk mentrasnformasi Silent Majority untuk bisa menjadi Noisy Majaority. Apa yang diperjuangkan NU dan Muhammadiyah tidak hanya untuk konteks Indonesia tapi juga dunia internasional," pungkas Yenny.(*)