Epidemi Demam Berdarah di Filipina, 622 Orang Meninggal

hariansuara.com, Jakarta - Filipina mengumumkan epidemi demam berdarah nasional pada hari Selasa (6 Agustus) setelah ratusan orang meninggal.

Terdapat  146.062 kasus demam berdarah dari 1 Januari hingga 20 Juli tahun ini, Departemen Kesehatan (DOH) mengatakan adanya peningkatan 98 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.   

"Sebanyak 622 orang telah meninggal karena demam berdarah," kata Menteri Kesehatan Francisco Duque.

Dengan kondisi ini pemerintah tetap melarang penggunaan vaksin demam berdarah pertama di dunia, Dengvaxia. Vaksin itu dilarang karena disinyalir menyebabkan kematian lusinan anak dari 700 ribu orang yang diimunisasi pada 2016 dan 2017.

Menteri Duque mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk meminta perusahaan farmasi Sanofi memasok vaksin ke pasar Filipina. Pemerintah masih mengesampingkan penggunaan obat untuk memerangi epidemi itu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan lisensi vaksin berlaku di 20 negara, khususnya untuk anak berusia sembilan tahun ke atas. "Vaksin tidak secara langsung ditujukan kepada kelompok paling rentan yaitu usia lima hingga sembilan tahun," kata Duque.

Dia menyampaikan, WHO telah memberi tahu negaranya bahwa vaksin tidak direkomendasikan sebagai respons terhadap wabah. Selain itu, vaksin juga tidak hemat biaya, dengan biaya satu dosisnya seharga 1.000 peso (sekitar Rp 279 ribu).

Filipina pada tahun 2016 menjadi negara pertama yang menggunakan Dengvaxia dalam program imunisasi massal.

Tetapi kontroversi muncul setelah Sanofi mengungkapkan setahun kemudian bahwa itu dapat memperburuk gejala bagi orang yang sebelumnya tidak terinfeksi oleh virus dengue. Pengungkapan itu memicu kepanikan nasional, dengan beberapa orang tua menuduh vaksin membunuh anak-anak mereka.

Kontroversi itu juga memicu ketakutan vaksin yang menurut pemerintah merupakan faktor di balik wabah campak yang menurut Dana Anak-Anak PBB telah menewaskan lebih dari 200 orang tahun ini.

Duque pada hari Selasa meminta lembaga pemerintah lainnya, sekolah, kantor dan masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya mencari dan menghancurkan tempat pembiakan nyamuk.(*)