Tidak Ada Solusi yang Tampak Bagi Pengungsi Rohingya

hariansuara.com, Jakarta - Duduk di sebuah kedai teh di megacamp Kutupalong, Bibi Jan menarik-narik lengan bajunya. Dia menutupi bekas luka yang didapatnya selama kekerasan terbesar yang pernah ada terhadap pengungsi Rohingya, pada Agustus 2017. Dia bercerita tentang peristiwa yang memaksanya untuk melarikan diri ke Bangladesh: dua saudara lelakinya terbunuh, dia sendiri ditikam, dan desanya diratakan dengan tanah. 

Sebagai etnis minoritas yang terpinggirkan dari negara bagian Rakhine, Rohingya dalam beberapa dekade terakhir menjadi target sasaran pengucilan dan penganiayaan. Dua tahun lalu, berita kampanye kekerasan Myanmar terhadap Rohingya mendominasi berita utama. Sejak itu, sangat sedikit kemajuan yang telah dibuat untuk mengatasi kurangnya status hukum bagi Rohingya di wilayah tersebut, atau untuk mengatasi penyebab dasar pengucilan Rohingya di Myanmar.

Sampai saat ini tidak ada solusi berarti yang ditawarkan kepada Rohingya, yang telah ditolak hampir di semua negara tempat mereka melarikan diri. Di Bangladesh, lebih dari 912.000 Rohingya masih tinggal di dalam hunian yang dari bambu yang sama seperti ketika mereka pertama kali tiba, menghadapi pembatasan perjalanan dan pekerjaan, dan tetap sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. 

Banyak penyakit yang diobati oleh MSF di klinik-kliniknya di Cox's Bazar adalah akibat dari kondisi hidup yang buruk yang dialami oleh Rohingya, dengan akses jamban atau air bersih yang buruk. MSF terus mengobati puluhan ribu pasien dalam sebulan, melakukan lebih dari 1,3 juta konsultasi antara Agustus 2017-Juni 2019. Dengan anak-anak yang tidak dapat bersekolah di sekolah formal, generasi mendatang akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki keadaan mereka. 

“Saya ingin mengirim anak-anak saya ke sekolah tetapi saya tidak punya cukup uang dan kami tidak bisa meninggalkan kamp, ​​sehingga sulit untuk merencanakan masa depan untuk anak-anak kami,” kata Bibi Jan. “Jika kami bekerja, kita tidak perlu jatah ransum, kita bisa bertahan hidup sendiri.”

Situasi yang dihadapi Rohingya di Myanmar juga masih suram. Pada tahun 1982, undang-undang kewarganegaraan membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan secara efektif, dan dalam beberapa tahun terakhir mereka telah kehilangan lebih banyak lagi hak-hak mereka, mulai dari inklusi kewarganegaraan, hak atas pendidikan, perkawinan, keluarga berencana, hingga kebebasan bergerak dan akses ke perawatan kesehatan.

Pada tahun 2012, kekerasan antara penduduk Rohingya dan Rakhine menghancurkan seluruh desa. Sejak itu, sekitar 128.000 Muslim Rohingya dan Kaman di Rakhine tengah telah tinggal di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak dan jorok. Ditolaknya kebebasan bergerak dan bekerja, serta akses terhadap layanan dasar, mereka juga bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan.

“Tidak ada peluang nyata untuk bekerja di sini; hampir tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Karena tidak ada pasar, kami tidak dapat membeli barang-barang yang kami inginkan,” ujar Suleiman, seorang Rohingya yang tinggal di Nget Chaung – sebuah wilayah di mana sekitar 9.000 orang tinggal. “Orang-orang di sini sedih, mereka merasa frustrasi karena tidak bisa pergi ke mana pun atau melakukan apa pun. Kami hanya menyimpan frustrasi kami karena kami tidak dapat berbicara - tidak ada kesempatan untuk itu. Kami bahkan tidak dapat melakukan perjalanan ke kota tetangga, jadi orang menyimpan rasa frustrasi di dalam hati mereka, dipendam.”

Diperkirakan 550.000 hingga 600.000 Rohingya masih tinggal di seluruh Negara Bagian Rakhine. Kehidupan mereka yang sudah sulit telah menjadi lebih sulit karena mereka dan komunitas lain menderita akibat dari konflik yang memburuk antara militer Myanmar dan Tentara Arakan, kelompok etnis bersenjata Rakhine.

Rohingya juga tetap berada dalam limbo di Malaysia, di mana mereka telah melarikan diri selama 30 tahun terakhir. Di sana, kurangnya status hukum mendorong mereka dan pengungsi dan pencari suaka lainnya ke dalam situasi yang semakin berbahaya. Tidak dapat bekerja secara legal, mereka sering menghilang ke dalam ekonomi pasar gelap perkotaan Malaysia, di mana mereka rentan terhadap eksploitasi, jeratan hutang atau kecelakaan kerja. Berjalan menyusuri jalan atau bahkan mencari perawatan medis dapat mengakibatkan pengungsi dikirim ke pusat penahanan atau diperas.

Iman Hussein, 22, melarikan diri dari Rakhine tahun 2015, menghabiskan waktu di Thailand sebelum akhirnya tiba di Penang, Malaysia. Seperti banyak pengungsi lainnya, ia mencari nafkah dengan bekerja di industri konstruksi yang berkembang pesat di Penang. Majikannya belum membayar gajinya selama 10 minggu terakhir, tetapi ujarnya dia tidak punya pilihan lain selain tetap bekerja karena dia tinggal di lokasi konstruksi dan akan menjadi miskin jika dia pergi.

“Selama dua tahun terakhir, sangat sedikit upaya nyata yang telah dilakukan untuk mengatasi penyebab mendasar atas diskriminasi yang dihadapi Rohingya dan memungkinkan mereka untuk pulang dengan selamat,” ujar Benoit de Gryse, manajer operasi MSF untuk Myanmar dan Malaysia. "Jika Rohingya memiliki peluang masa depan yang lebih baik, komunitas internasional harus melipatgandakan upaya diplomatiknya dengan Myanmar dan memperjuangkan pengakuan hukum yang lebih besar untuk kelompok yang sangat tidak berdaya."(*)