Tiongkok Siap Lindungi Warganya Dari Gejolak di Daerah Perbatasan Myanmar

Shanghai  -  Tiongkok berkomitmen siap melindungi warganya di wilayah perbatasan Myanmar yang kini terus bergejolak antar warga. Pasalnya, persoalan ini menjadi kekhawatiran akibat gejolak di utara Myanmar yang berbatasan dengan Tiongkok. 

Tiongkok sudah mengerahkan angkatan bersenjatanya dalam kondisi siaga tinggi usai kelompok bersenjata di Myanmar menyerang pos militer dan kepolisian yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara, akhir pekan lalu.

Seperti dikutip dari Xinhua, Senin (21/11/2016), menyebutkan tiga kelompok bersenjata secara bersamaan menyerang pos keamanan di kota perbatasan Muse dan Kutkai di negara bagian Shan, wilayah Timur Laut Myanmar pada hari itu.

Xinhua, yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan, pada peristiwa tersebut ada korban jiwa baik dari pihak militer maupun sipil. Namun, tak ada penjelasan rinci lainnya.

Dalam sebuah pernyataan di lamannya, Kementerian Pertahanan Tiongkok menyampaikan pihaknya berharap ketenangan dan sikap menahan diri harus dilakukan untuk menghindari eskalasi yang makin tinggi.

"Militer China dalam status siaga tinggi dan akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan menjaga keamanan dan kemakmuran negara, serta melindungi nyawa dan harta warga negara China yang hidup di sepanjang perbatasan," ujar sumber tersebut.

Seperti diketahui, selama puluhan tahun ribuan telah mengungsi akibat pertempuran yang melibatkan militer Myanmar dan kelompok etnis bersenjata di negara bagian Shan.

Untuk diketahui, secara umum orang berpendapat, krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama. 

Dari sisi geografis, penduduk Rohingya sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati masyarakat yang mayoritas memeluk agama Budha. 

Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tapi, hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, Militer Myanmar juga memiliki sejarah atas pelanggaran hak asasi. Hal ini mendorong ketidakpercayaan yang mendalam antara etnis minoritas dan pemerintah pusat.  (*)  Albi Wahyudi