Pemerintah Myanmar Akui Telah Patuh Hukum di Rakhine

Jakarta - Sebuah komisi yang dibentuk oleh pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk menyelidiki serangan terhadap pos perbatasan dan respon brutal tentara, mengatakan pasukan keamanan telah mematuhi hukum di daerah Rakhine.

Suu Kyi membentuk komisi ini di tengah tekanan internasional untuk menyelidiki tuduhan tentara Myanmar telah membunuh dan memperkosa warga sipil dan membakar rumah-rumah mereka.

Dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters, Kamis, (15/12/2016), 13 anggota panel mengatakan pihak berwenang Pemerintah telah mengikuti hukum dan bertindak secara hukum dalam respons mereka terhadap penyerang.

Sebelumnya Suu Kyi telah mengadakan rapat khusus dengan menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di ibukota Myanmar, Senin lalu.

Panel mengunjungi bebebraopa tempat yang diyakini telah terjadi serangan yang  diluncurkan oleh kelompok bersenjata Rohingya. Lebih dari 17 polisi dan pasukan keamanan tewas dalam serangan awal dan bentrokan berikutnya.

Panel juga mengunjungi desa-desa Muslim, tetapi anggotanya tidak mendengar tuduhan pemerkosaan oleh tentara, kata pernyataan itu.  "Militer menjawab mereka tidak memperkosa perempuan seperti yang dijelaskan dalam berita dan mereka mengikuti aturan," tambah pernyataan itu.

Penduduk desa mengatakan kepada panel, “mereka telah menerima bantuan dan meminta untuk mendapatkan lebih banyak," kata komisi itu tanpa menyebut nama desa yang dikunjungi.

Hal berbeda jika dilihat dari pernyataan dari kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) bahwa pengiriman hanya mencapai 20.000 dari 150.000 orang yang mendapat bantuan makanan dan uang.

"Ada peningkatan kekhawatiran tentang implikasi layanan kesehatan dan pembatasan gerakan," kata OCHA yang menambahkan  ada sekitar 7.600 wanita hamil yang terputus dari perawatan medis dan 3.400 anak-anak yang kekurangan gizi.