Pemberontak Myanmar Memiliki Jaringan ke Saudi dan Pakistan

Jakarta - Sekelompok Muslim Rohingya yang menyerang penjaga perbatasan Myanmar pada bulan Oktober dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan ke Arab Saudi dan Pakistan. Demikian menurut International Crisis Group (ICG).

Serangan pada 9 Oktober lalu yang menewaskan sembilan polisi memicu tindakan keras oleh pasukan keamanan di negara bagian Rakhine yang mayoritasnya adalah Muslim. Setidaknya 86 orang tewas, menurut media pemerintah dan PBB memperkirakan 27.000 anggota minoritas Rohingya telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, menyalahkan Rohingya yang didukung oleh militan asing untuk serangan 9 Oktober.

Dalam  pernyataan di video, kelompok yang menamakan dirinya Harakah al-Yakin mengaku bertanggung jawab atas serangan dan ICG yang berbasis di Brussels mengatakan telah mewawancarai empat anggota kelompok di negara bagian Rakhine dan dua di luar Myanmar

Harakah al-Yakin  atau Gerakan Faith dibentuk setelah kekerasan komunal terjadi di tahun 2012 di mana lebih dari 100 orang tewas dan sekitar 140.000 pengungsi di negara bagian Rakhine, yang kebanyakanya adalah orang Rohingya.

Kelompok ini memberi pelatihan rahasia kepada penduduk desa di Rakhine utara. "Ini termasuk penggunaan senjata, taktik gerilya dan laporan peserta pelatihan, fokus khusus pada bahan peledak dan IED," kata kelompok itu mengacu pada perangkat peledak improvisasi dikutip Reuters, Kamis, (15/12/2016).

Diidentifikasi sebagai pemimpin Harakah al-Yakin adalah Ata Ullah. "Ada indikasi dia pergi ke Pakistan dan mungkin di tempat lain, dan ia menerima pelatihan praktis dalam perang gerilya modern," kata kelompok itu.

Namun, ICG mengatakan kelompok ini  tidak terlibat dalam serangan terhadap penduduk sipil di Rakhine. Dan pernyataan Harakah al-Yakin untuk saat ini menunjukkan tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri penganiayaan terhadap Rohingya di Myanmar dan mengamankan status kewarganegaraan orang Rohingya.