Persidangan Brazil Bisa Mengarah Pencopotan Presiden Temer

Brazil - Pengadilan tinggi pemilu Brazil pada Selasa mulai menyidangkan kasus pendanaan kampanye ilegal, yang bisa mengarah pada pencopotan Presiden Michel Temer. Satu tahun setelah ia mengambil alih kekuasaan dari presiden Dilma Rousseff yang dimakzulkan.

Kasus yang disidangkan oleh Mahkamah Pemilihan Umum (TSE) itu bisa membatalkan pemilihan 2014 yang dimenangi Rousseff dan Temer, pasangannya pada pemilu.

Kemungkinan pembatalan akan membuat ketidakstabilan politik terus berlangsung. Yang telah memperparah resesi di negara terbesar di kawasan Amerika Latin itu.

TSE untuk pertama kalinya akan memutuskan mandat presiden yang sedang menjabat. Keputusan yang diambil oleh mayoritas tujuh hakim pengadilan untuk membatalkan mandat itu bisa mengakhiri masa singkat kepresidenan Temer. Dan mengharuskan Kongres memilih presiden pengganti dalam waktu 30 hari.

Pencopotan terhadap presiden kedua dalam waktu satu tahun itu akan menciptakan kekacauan politik pada saat perekonomian Brazil mulai bangkit, Juga kemunduran ekonomi terburuk yang pernah dialami negara itu.

Posisi Temer sebagai presiden dan janjinya untuk memotong defisit serta melakukan reformasi terhadap undang-undang kepensiunan telah membantu Brazil menjadikan mata uang dan pasar saham negara itu menjadi salah satu yang terbaik di dunia tahun lalu.

Selain itu, para investor menyambut baik perubahan agenda yang lebih ramah investasi setelah berada di bawah pemerintahan kalangan artai Buruh selama 13 tahun.

Hakim TSE yang bertugas mempelajari kasus, Herman Benjamin. Yang dijadwalkan menyampaikan rekomendasi dalam suatu laporan setebal 1.086 halaman. Isinya tentang pengadilan membatalkan pemilihan pada 2014.

Pengadilan bisa memutuskan untuk menutup kasus itu. Karena Rousseff sudah tidak menjabat sebagai presiden, atau menyatakan bahwa kemenangannya pada pemilu dibatalkan.

Namun, pengadilan memutuskan bahwa Temer tidak bertanggung jawab dalam pendanaan ilegal. Dengan demikian, ia bisa menjadi kandidat pemilihan tidak langsung di Kongres, tempat koalisinya menempati kursi terbanyak. (*)