Kecaman Suu Kyi Soal Rakhine Ditanggapi Keraguan Oleh Pemantau HAM

hariansuara.com, Naypitaw - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa mengecam pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine dan mengancam menghukum semua pelaku.

Di sisi lain, ia tidak menanggapi tudingan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan upaya pembersihan suku terhadap kelompok kecil Rohingya di Rakhine.

Itu pernyataan nasional pertama dari penerima Nobel Perdamaian tersebut sejak serangan kelompok keras Rohingya pada 25 Agustus, yang dibalas oleh militer, sehingga 410.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Kelompok pemantau hak asasi manusia Amnesty International menyebut pidato Suu Kyi sebagai "paduan kebohongan dengan tindakan menyalahkan korban" serta menyalahkan pemerintah karena mengabaikan peran militer dalam kekerasan tersebut.

"Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Kami berkomitmen untuk menegakkan kembali perdamaian dan stabilitas, serta aturan hukum di negara ini," kata Suu Kyi, yang berpidato di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.

"Kami akan menghukum semua orang, apapun agama, ras, maupun posisi politik mereka, yang terbukti melanggar hukum dan hak asasi manusia," kata dia.

Suu Kyi tidak berkomentar apapun mengenai operasi militer, yang menurut para pengungsi di Bangladesh telah menyerang warga sipil dan membakar desa-desa. Hingga kini tudingan itu masih belum bisa dibuktikan karena Myanmar masih membatasi kunjungan wartawan ke wilayah konflik.

Namun, keterangan sejumlah lembaga pemantau HAM dan pengungsi mengatakan bahwa tentara telah menggelar aksi pembakaran yang ditujukan untuk mengusir warga Rohingya dari Myanmar.

Badan HAM PBB menyebut ulah tersebut sebagai "contoh khas pembersihan suku".

Myanmar membantah tudingan itu, dengan mengatakan bahwa pasukan mereka menggelar operasi untuk menumpas pemberontakan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan sejak Oktober tahun lalu.

Pemerintah menuding ARSA sebagai organisasi teroris yang melakukan pembakaran di desa-desa Rakhine.

Suu Kyi dalam pidatonya pada Selasa nampak berupaya menghindari konfrontasi dengan tentara, yang masih sangat berpengaruh meski sudah menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil sejak transisi demokrasi 2011.

Sementara itu, lembaga Human Rights Watch mengatakan bahwa setengah dari semua desa-desa Rohingya telah dibakar. Mereka mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Suu Kyi untuk mengakui bahwa pasukan militer "tidak mematuhi etika dan membunuh siapapun yang mereka inginkan".

Amnesty International mengatakan bahwa sudah banyak bukti keterlibatan