Bantuan Indonesia ke Etnis Rohingya Sudah Maksimal

hariansuara.com, Jakarta - Kemarin bantuan kemanusiaan 74 ton dari Indonesia telah tiba di Bangladesh. Seluruh bantuan itu dibawa bertahap dalam 8 sortie pengiriman dengan pesawat C-130 milik TNI AU. Sedianya bantuan itu akan didistribusikan di sejumlah titik kamp pengungsi Rohingya dari Rakhine State di Bangladesh hari ini.

Bantuan itu merupakan sedikit bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada etnis Rohingya yang sering dipersekusi di tanah kelahirannya. Sebelumnya, bulan Januari dan Februari lalu, pemerintah juga sudah mengirimkan bantuan kontainer tidak hanya 1-2 kontainer, tapi kurang lebih 10-an kontainer berupa obat-obatan dan makanan. Presiden Joko Widodo pun telah mengutus Menteri Luar Negeri untuk mendesak Pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik yang mendera etnis Rohingya.

Namun sudah maksimalkah bantuan pemerintah Indonesia?

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, ”Kalau kita lihat sikap pemerintah Indonesia, pertama harus dilihat terlebih dahulu tujuannya apa supaya tidak salah menilai sikap pemerintah Indonesia.”

Tujuannya jika menyangkut krisis kemanusiaan paling tidak ada tiga, yaitu pertama adalah meringankan penderitaan etnis Rohingya yang melakukan eksodus besar-besaran. Kedua, ada mungkin sebagian etnis rohingya yang masuk ke Indonesia. Ketiga, tujuannya adalah untuk mengakhiri kekejaman yang berulang di Myanmar.

Kalau yang pertama tujuannya ingin meringankan penderitaan etnis Rohingya, pemerintah Indonesia  sebenarnya sudah maksimal melakukannya dengan mengirimkan bantuan dan rakyat Indonesia juga sudah memberikan bantuan.

“Bantuannya pun sudah sampai di Bangladesh, kita tahu beban yang ditanggung Bangladesh sangat besar sekali sebab etnis Rohingya ini membutuhkan makanan, minuman, dan obat-obatan. Indonesia sudah melakukannya perihal akses bantuan untuk masuk ke Myanmar” katanya.

Kedua, kalau ada etnis Rohingya yang lari ke luar negeri dan masuk ke Indonesia, Indonesia juga sudah menerima mereka dan memberikan semua kesejahteraan walaupun Indonesa dijanjikan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). “Sekarang bantuan itu diambil dari APBN Indonesia  sampai sekarang OKI tidak bayar, ya sudah. Tapi pemerintah Indonesia sudah maksimal meringankan beban etnis Rohingya.” tuturnya.

Ketiga, jika tujuan ingin mengakhiri kekejaman yang berulang, Indonesia tidak bisa sendirian dalam hal ini karena pengakhiran terhadap kekejaman itu berarti meminta pemerintah setempat untuk menghentikan semua.

“Kalau Indonesia sendiri yang melakukannya sendiri itu termasuk tindakan intervensi terhadap negara lain. Pendekatannya mesti multilateral, contohnya saat Amerika Serikat ingin menggulingkan Saddam Husein di Irak,  AS disana tidak berdiri sendiri melainkan mencari koalisi dengan negara lain.” katanya.

Di kasus ini, Indonesia bisa mengusulkan kepada ASEAN untuk melakukan R2P (responsibility to act). "Karena sudah masuk ke ranah yang kita sebut sebagai  kejahatan internasional. Jika terkait dengan kejahatan internasional itu domainnya masyarakat dunia,  tidak hanya Indonesia saja yang harus bertindak.” tuturnya kepada hariansuara.com.

R2P ini adalah suatu aksi masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terjadi. Menurut Hikmahanto, masyarakat di ASEAN adalah yang paling mungkin melakukan R2P. Tindakan ini diambil agar ASEAN bertanggung jawab menjaga eksistensi etnis Rohingya.