Jenderal AS: Korut Belum Mengubah Sikap Militer

hariansuara.com, Washington – Korea Utara atau Republik Demokratik Rakyat Korea Utara (DPRK) belum mengubah sikap militernya meski mendapat banyak "serangan" oleh  Amerika Serikat.

"Kita belum melihat adanya perubahan dalam posisi tentara Korea Utara tapi kami sangat memperhatikannya," Joseph Dunford, ketua Kepala Staf Gabungan AS. "Apa yang tidak kita lihat adalah aktivitas militer yang akan mencerminkan sikap politik.”

Ditanya mengenai penilaiannya terhadap program rudal balistik Korut, Jenderal tersebut mengatakan negara tersebut akan "segera" memiliki kemampuan untuk menyerang daratan AS dengan rudal balistik antar benua.

"Apakah itu tiga bulan atau enam bulan atau 18 bulan, kita harus bersikap ini hanyalah waktu saja sebelum Korea Utara memiliki kemampuan itu, " kata Dunford dikutip Xinhua, Rabu (27/9).

Pada hari Selasa, pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, Presiden AS Donald Trump meminta negara-negara untuk lebih jauh mengisolasi DPRK sebagai tanggapan atas program nuklir dan misilnya.

"Senjata nuklir dan pengembangan rudal Korea Utara mengancam seluruh dunia. Semua negara harus bertindak sekarang untuk memastikan denuklirisasi rezim tersebut," kata Trump.

Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat dan Korut terlibat dalam perang kata-kata yang meningkat setelah tweet  Trump yang membuat berang Pyongyang.

Tweet akhir pekan lalu menyebutkan pemimpin utama Korut Kim Jong Un "tidak akan lama lagi," yang ditafsirkan oleh Pyongyang sebagai sebuah deklarasi perang. Gedung Putih kemudian menjelaskan Washington tidak berniat memasuki konflik bersenjata di semenanjung tersebut.

Dalam pidatonya yang pertama di Majelis Umum PBB pada 19 September, Trump mengancam  Amerika Serikat tidak mempunyai pilihan selain "menghancurkan" Korea Utara kecuali Pyongyang menahan diri dari uji coba nuklir dan peluncuran rudalnya.

Kim Jong Un menanggapinya dengan berjanji membalas, dengan mengatakan ancaman untuk "menghancurkan sepenuhnya" sebuah negara berdaulat telah melampaui batas.