PBB Memberikan Sanksi Baru Terhadap Korea Utara

hariansuara.com, New York - Dengan dukungan China, Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat (22 desember) memberikan sanksi baru terhadap Korea Utara.

Dewan dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang dirancang oleh AS yang memerintahkan pemulangan pekerja Korea Utara yang memberikan pemasukan untuk rezim Kim Jong-Un. 

Ini adalah sanksi ketiga yang dikenakan pada Korea Utara tahun ini dan datang saat Amerika Serikat dan Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda keduanya bersedia melakukan pembicaraan untuk mengakhiri krisis di semenanjung Korea.

Presiden AS Donald Trump pada hari Jumat memuji langkah tersebut, mengatakan bahwa masyarakat internasional mendorong perdamaian dengan rezim yang terisolasi tersebut.

"Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya memilih 15-0 untuk mendukung Sanksi tambahan terhadap Korea Utara. Dunia menginginkan Damai, bukan Kematian!" tulis Trump dalam twitter.

Resolusi tersebut melarang pasokan hampir 75 persen produk minyak sulingan ke Korea Utara, memberikan tekanan pada pengiriman minyak mentah dan memerintahkan pemulangan semua warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri pada akhir 2019. 

Amerika Serikat mengajukan draf teks pada hari Kamis setelah perundingan dengan China, sekutu Pyongyang dan pemasok minyak utama.

" Korea Utara adalah "contoh paling tragis dari kejahatan di dunia modern," kata Duta Besar AS Nikki Haley yang menambahkan  sanksi baru tersebut merupakan cerminan dari kemarahan internasional atas tindakan rezim Kim tersebut.

Langkah tersebut merupakan tanggapan atas uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Korea Utara pada tanggal 28 November yang menandai kemajuan dalam upaya Pyongyang untuk mengancam daratan AS dengan melakukan serangan nuklir.

Trump mengancam akan "benar-benar menghancurkan" Korea Utara jika menyerang Amerika Serikat. Bulan lalu, Trump meminta Presiden China Xi Jinping untuk memotong minyak ke Korea Utara. 

Jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir atau ICBM lainnya, "maka Dewan Keamanan akan mengambil tindakan untuk membatasi lebih lanjut ekspor minyak bumi ke Korea Utara," kata resolusi tersebut. (*)