Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Internasional

Ethiopia Berlakukan Keadaan Darurat Selama Enam Bulan

Internasional
18 Feb 2018
Ethiopia Berlakukan Keadaan Darurat Selama Enam Bulan

hariansuara.com, Addis Ababa - Keadaan darurat  diberlakukan di Ethiopia sehari setelah perdana menteri mengundurkan diri. Keadaan darurat selama enam bulan diberlakukan saat pihak berwenang berusaha untuk mengurangi kerusuhan di  Ethiopia.

"Kekerasan terus berlanjut di beberapa bagian negara dan pemerintah melarang demonstrasi, bersamaan dengan penyebaran publikasi yang dapat menghasut dan menabur perselisihan," kata Menteri Pertahanan Siraj Fegessa.

"Pemerintah sebelumnya telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kekerasan, namun banyak yang mengungsi dan infrastruktur ekonomi yang rusak," katanya.

Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah pidato di televisi pada hari Kamis. Pengunduran ini adalah kali pertamanya dalam sejarah Ethiopia modern bahwa seorang perdana menteri berhenti secara mengejutkan.

Sehari kemudian, pemerintah memberlakukan keadaan darurat. Parlemen diperkirakan akan meratifikasinya dalam waktu dua minggu. Ethiopia adalah negara dengan ekonomi terbesar dan tercepat di Afrika Timur dan sekutu Barat dalam perang melawan militansi Islam.

Amerika Serikat, negara pendonor utama, mengatakan mereka "sangat tidak setuju" dengan keputusan keadaan darurat. "Kami menyadari dan berbagi keprihatinan yang diungkapkan oleh pemerintah tentang insiden kekerasan dan hilangnya nyawa," kata kedutaan AS di Addis Ababa dalam pernyataannya.

"Deklarasi keadaan darurat supaya menjadi langkah positif untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, termasuk pelepasan ribuan tahanan," tambahnya.

Sejak Januari, Ethiopia telah membebaskan lebih dari 6.000 tahanan yang dituduh melakukan berbagai pelanggaran, termasuk mengambil bagian dalam demonstrasi massal dan kejahatan terhadap negara, selain juga  menutup penjara dimana aktivis sering mendapat penyiksaan.

Banyak tahanan terlibat dalam demonstrasi anti-pemerintah pada tahun 2015 dan 2016 di dua provinsi terpadat di negara ini, yang etnis Oromo dan orang Amhariknya mengeluh bahwa mereka kurang terwakili di koridor kekuasaan negara tersebut.

Pemerintah sebelumnya memberlakukan keadaan darurat pada bulan Oktober 2016, yang dicabut pada bulan Agustus 2017. Selama waktu itu, jam malam diberlakukan, pergerakan dibatasi dan sekitar 29.000 orang ditahan.(*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X