
London - Properti di London ternyata masih menjadi daya tarik perusahaan asing. Namun, kepemilikan properti ini diakali dengan menggunakan nama perseorangan agar bisa menyembunyikan aset tambahannya.
Seperti dikutip dari Reuters, Selasa (6/12/2016), mengacu laporan Transparancy International (TI) bahwa sebagian besar perusahaan asing pemilik property di London terdaftar di negara suaka pajak.
Acuan data ini dari Badan Pencatatan sekitar 90 persen dari 23.653 perusahaan yang memiliki 44.022 bidang tanah di London terdaftar di negara suaka pajak seperti British Virgin Island (BVI), Jersey, Isle of Man.
Adapun dalam laporannya, perusahaan asing ini punya sasaran property di London dengan membidik apartemen mewah dan gedung tinggi. Sebagian berasal dari Asia dan Amerika.
Kebocoran data ‘Panama Paper’ awal tahun ini membuka informasi terkait aset perusahaan dan perseorangan yang lama disembunyikan di luar negeri. Bocornya Panama Paper menjadi agenda utama negara-negara di dunia.
Hal ini terlihat setidaknya setengah dari jumlah tanah yang dianalisis Februari lalu dimiliki perusahaan yang tak bernama.
Rincian lahan tanah itu berada di Kensington, Chelsea dan Camden serta wilayah dengan harga properti paling terjangkau seperti Westminster.
Sebelumnya, aktivis TI sudah lama berkampanye mendorong adanya transparansi lebih luas.
Kepala bidang advokasi wilayah Inggris, Rachel Davis mengatakan rakyat membutuhkan akses ke informasi yang lebih banyak.
"Sistem transparan berbasis keterbukaan data adalah langkah yang wajib ditempuh demi memberantas korupsi. Perusahaan kerap pakai nama individu tertentu," kata laporan TI.
TI bekerja sama dengan Thomson Reuters membangun sistem data yang transparan dan dapat diakses seluruh masyarakat. Tapi, diketahui informasi yang diketahui hanya minim karena sulit menemukan pemilik asli properti tersebut.
"Ternyata cukup sedikit informasi yang tersedia dan betapa sulitnya menemukan pemilik asli dari tanah strategis dan properti mewah di London," ujar Direktur Pelaksana Bidang Rantai Produksi Thomson Reuters, Phil Cotter. (*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU