BKPM: Realisasi Investasi Triwulan II 2016 Naik 12,3 %

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan optimismenya bahwa realisasi investasi pada tahun 2016 akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 594,8 Triliun.

Optimisme Thomas Lembong dilandasi angka realisasi investasi Triwulan II 2016 yang meningkat sebesar 12,3% bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2015 (Rp 135,1 triliun). Angka tersebut sekaligus kembali memecahkan rekor tertinggi realisasi investasi di Indonesia, terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 52,2 triliun, naik 21,7% dari Rp 42,9 triliun pada periode yang sama tahun 2015, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 99,4 triliun, naik 7,9% dari Rp 92,2 triliun pada periode yang sama tahun 2015.

Realisasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah : Singapura (US$ 2,0 miliar); Jepang (US$ 1,3 miliar); Hong Kong (US$ 0,6 miliar); R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar) dan Malaysia (US$ 0,4 miliar).

“Untuk mendongkrak realisasi investasi, BKPM senantiasa melakukan berbagai upaya percepatan pelayanan investasi serta mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Saat ini, BKPM masih terus mematangkan pemberian kemudahan layanan investasi bagi peserta Tax Amnesty.” ungkap Thomas Trikasih Lembong dilansir dari siaran pers BKPM, Sabtu, (30/7/2016).

“Dalam skema investasi yang disiapkan, peserta Tax Amnesty yang ingin menyalurkan dananya melalui penanaman modal akan didampingi oleh tim khusus “Account Officer” BKPM, yang akan mendapatkan pelayanan seperti izin 3 jam, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, percepatan jalur hijau, serta dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas Tax Allowance atau Tax Holiday. Namun demikian, pelayanan bagi peserta Tax Amnesty tersebut hanya terbatas pada investasi infrastruktur, sektor riil prioritas dan investasi lainnya,”

Hal lainnya yang menjadi catatan BKPM adalah sebaran investasi di luar Jawa yang semakin meningkat menjadi Rp 69,6 triliun atau setara dengan 45,9% dari total investasi (dibanding Triwulan II 2015 sebesar 44,7%). Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 82,0 triliun (54,1%).

Realisasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah : Jawa Barat (US$ 1,2 miliar); DKI Jakarta (US$ 1,0 miliar); Banten (US$ 0,7 miliar); Jawa Timur (US$ 0,7 miliar) dan Riau (US$ 0,4 miliar).

Sedangkan, realisasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah : Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (US$ 0,9 miliar); Pertambangan (US$ 0,7 miliar); Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (US$ 0,6 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,6 miliar) dan Industri Makanan (US$ 0,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 3,9 miliar atau 54,2% dari total PMA.

Realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah : Jawa Timur (Rp 11,8 triliun); Jawa Barat (Rp 8,8 triliun); Kalimantan Selatan (Rp 5,5 triliun); DKI Jakarta (Rp 5,2 triliun) dan Riau (Rp 2,7 triliun).

Sedangkan, realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah : Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 8,4 triliun); Industri Mineral Non Logam (Rp 8,1 triliun); Industri Makanan (Rp 7,7 triliun); Konstruksi (Rp 6,3 triliun); dan Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 3,5 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung, maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 25,2 triliun atau 48,3% dari total PMDN.

Kepala BKPM optimis bahwa dengan berbagai kebijakan dan skema investasi yang disiapkan akan dapat mendorong pemerataan dan peningkatan investasi ke luar Jawa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong perekonomian di daerah serta membantu pencapaian target investasi tahun 2016 ini yang sebesar Rp 594,8 triliun.