Komisi IX DPR: Perokok Aktif di Indonesia Peringkat Satu di Dunia

Jakarta – Komisi IX DPR mendorong Kementerian Kesehatan mengoptimalkan anggaran kesehatan dalam APBN 2017 untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kualitas SDM Indonesia yang saat ini sudah membaik harus ditingkatkan.

Salah satu persoalan utama yang dikritik adalah masih meningkatnya angka perokok aktif di Indonesia yang sangat besar. hal ini harus menjadi prioritas pemerintah terutama Kementerian Kesehatan.“Saat ini kualitas sumber daya manusia sudah cukup membaik yang dibuktikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  tiap tahun. Namun, angka perokok aktif di Indonesia masih sangat besar,” jelas Anggota Komisi IX Ahmad Zainuddin keterangan tertulisnya, Kamis (10/11/2016).

Zainuddin mengatakan, anggaran kesehatan menjadi alokasi terbesar kelima di APBN 2017. Jumlahnya mencapai Rp 104 triliun, atau 5 persen dari APBN.  "Angka ini cukup besar. Saya berharap pemerintah benar-benar dapat mengoptimalkan anggaran ini, supaya kualitas kesehatan masyarakat meningkat,"  ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini.Ia pun mendorong optimalisasi anggaran kesehatan ini. Ada beberapa yang harus dilihat yaitu peningkatan IPM Indonesia setiap tahun tersebut tak diimbangi dengan perkembangan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dicontohkan dengan angka perokok aktif di Indonesia yang masih sangat tinggi. Data dari The Tobacco Atlas pada 2015, menyebutkan Indonesia meraih peringkat satu dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun. Data tersebut menunjukkan, sekitar 66 persen pria di Indonesia menjadi perokok aktif. Sementara Rusia 60 % dan China 53 %. Di Asia Tenggara, Filipina (48 %), Vietnam (47 %), Thailand  (46 %), dan Malaysia (44 %)."Pemerintah harus tegas, memperketat kebijakan tentang rokok. Rokok ini sumber berbagai penyakit," cetus Zainuddin.Maka, dia mengajak masyarakat untuk mulai melakukan gaya hidup sehat. Di lain sisi, Zainuddin mendorong agar Germas mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Caranya adalah menyediakan ruang kampanye yang luas dan kebijakan infrastruktur pelayanan yang mendukung program tersebut. "Misalnya, pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang baik dan sehat, perbanyak fasilitas olah raga, perbanyak ruang tanpa rokok, perbanyak ruang terbuka hijau, hingga kebijakan pengetatan rokok. Pemerintah harus jadi teladan gaya hidup sehat,"sebutnya.  (*)